Wakil Ketua DPRD: Keliru Bila Anies Disebut Lepas Tangan

Wakil Ketua DPRD: Keliru Bila Anies Disebut Lepas Tangan

Pemprov dinilai yang lebih terlebih dulu memberikan bansos ke warga.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Meters Taufik membela Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan terkait bantuan sosial (bansos) bagi 1, 1 juta warga selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Taufik di Jakarta, Kamis, menolak penilaian bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lepas tanggung jawab mengenai bansos lanjutan bagi one, 1 juta warga Jakarta selama PSBB.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR RI dalam Rabu (6/5) menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat buat menanggung dana bansos 1, one juta warga Jakarta pada fase dua ini dengan alasan keterbatasan dana.

Bansos gelombang pertama sudah terlaksana dan ditanggung pemprov. Tetapi untuk gelombang selanjutnya, pemprov ingin pemerintah pusat yang menanggung. “Jadi tadinya 1, 1 juta adalah DKI dan sisanya 3, 6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta include oleh pemerintah pusat, ” ujar Sri dalam rapat itu.

Menurut Taufik, penilaian tersebut keliru. Justru Pemprov DKI termasuk yang lebih dulu memberikan bansos kepada warga terdampak Covid-19.
“Jadi ceritanya mesti diluruskan dulu. Sangat keliru kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal pembagian bansos. Justru kami lebih dulu membagikan bansos, ” ujar Taufik.

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini juga menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yg paling siap menghadapi pandemi Covid-19 termasuk dalam menanggulangi dampaknya. “Untuk pembagian bansos, Pemprov DKI sudah siapkan anggaran Rp700 miliar. Oleh karena itu dimana letak lepas tanggung jawabnya soal bantuan bansos?, ” tanya Taufik.

Taufik meminta pemerintah pusat tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI. Meski sesungguhnya ada klaster-klaster tertentu yang membedakan penerima bansospemprov dan Kemensos.

Bahkan di DKI dibedakan 3, 6 juta tanggung jawab Kemensos dan 1, 1 juta tanggung jawab Pemprov DKI. “Saya kira gak masalah kalau warga meraih bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya diaplikasikan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga, ” kata Taufik.

sumber: Antara

Lanjut baca Data HK