Taksiran Covid-19 untuk Kesehatan Baru Terserap 5, 12 Persen

Taksiran Covid-19 untuk Kesehatan Baru Terserap 5, 12 Persen

Total alokasi anggaran Covid-19 buat sektor kesehatan sebesar Rp 87, 55 triliun.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, tingkat penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di sektor kesehatan sedang 5, 12 persen dari alokasi Rp 87, 55 triliun atau sekitar Rp 4, 48 triliun. Kendala terbesarnya berada pada keterlambatan klaim, terutama untuk insentif gaya kesehatan dan klaim biaya perawatan rumah sakit.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Berterima Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, percepatan sudah dikerjakan melalui beberapa kebijakan, termasuk penyediaan uang muka. “Sehingga klaim sendi sakit (RS) bisa dibayar dengan uang muka dulu sambil menunggu kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, ” ujarnya dalam Media Briefing: Percepatan Pencairan Anggaran Kesehatan melalui live streaming, Rabu (8/7).

Dari total Rp 4, 48 triliun yang sudah dicairkan, Kunta menambahkan, realisasi terbesar berada dalam pos Badan Nasional Penanggulangan Kesusahan (BNPB). Sebanyak Rp 2, 9 triliun di antaranya sudah tersalurkan ke sana. Sementara itu, bagian anggaran yang ditetapkan untuk BNPB adalah Rp 3, 5 triliun, termasuk untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan tubuh.

Sementara itu, sisanya tersebar di alokasi lain. Misalnya saja tambahan belanja stimulus buat santunan kematian tenaga kesehatan serta bantuan iuran BPJS Kesehatan. “Yang lain masih relatif rendah, pertama insentif tenaga kesehatan, ” tutur Kunta.

Kunta menyebutkan, faktor utama rendahnya realisasi penyerapan anggaran adalah program yang masih terlampau baru. Artinya, pemerintah memerlukan waktu untuk mengumpulkan dokumen dengan dibutuhkan dan verifikasi terlebih awal. Proses koordinasi antara pusat dengan daerah pun terbilang rumit.

Tapi, seiring dengan perbaikan regulasi terkait, Kunta memastikan, jalan verifikasi akan dipangkas menjadi lebih simpel dan difokuskan di kawasan. “Jadi, tiap daerah akan verifikasi masing-masing, sehingga verifikatornya banyak, ” katanya.

Kunta menyungguhkan, pemerintah akan terus melakukan monitoring terhadap pencairan anggaran kesehatan setiap pekan dengan menjaga tata kelola. Ia berharap, tingkat realisasinya hendak terus naik dan mencapai 100 persen hingga Desember.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Trisa Wahjuni Ananda mengakui sebelumnya ada keterlambatan belanja anggaran. Oleh karena itu, pihaknya bersama Kemenkeu melakukan terobosan.

Salah satu solusi dengan disampaikan Trisa adalah revisi Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Hk. 01. 07/Menkes/278/2020 menjadi Kepmenkes Nomor Hk. 01. 07/Menkes/392/2020. “Ini sesuai dengan perintah presiden untuk melakukan terobosan, ” ucapnya, dalam kesempatan dengan sama.