Surabaya Mulai PTM Terbatas Pekan Depan

REPUBLIKA. CO. ID, SURABAYA  — Pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dan bertahap di Kota Surabaya, Jawa Timur, akan dimulai pekan depan atau Senin (6/9). Metode ini diambil menyusul Surabaya sudah masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Pemangku Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM, Kota Surabaya masuk di level 3 sehingga diizinkan untuk melakukan PTM secara terbatas dengan kapasitas maksimal 50 komisi. Namun, Eri menyatakan, siswa yang memulai PTM tidak langsung 50 persen dari kapasitas.

“Memang di dalam aturan itu disampaikan bahwa kapasitas maksimalnya 50 persen, tapi hamba memiliki kebijakan sendiri. Hamba akan buka dengan daya maksimal 25 persen terlebih dahulu. Rencananya, PTM ini akan dimulai Senin aliran (6/9), ” kata Eri di Surabaya, Selasa (31/8).

Menurut dia, PTM harus dilakukan secara bertahap. Oleh sebab tersebut, ia mengambil keputusan untuk kapasitas maksimal PTM 25 persen terlebih dahulu, seraya memantau kesiapan dan konsistensi sekolah dalam menerapkan peraturan sesuai Inmendagri.

“Inilah wujud kehati-hatian kita dalam melakukan PTM secara terbatas. Kalau sekolahnya konsisten menerapkan sistem sesuai Inmendagri, otomatis bakal dinaikkan kapasitasnya menjadi 30 persen sampai dengan 50 persen secara bertahap, ” ujarnya.

Dia menerangkan, sekolah yang mau melaksanakan PTM terlebih awal harus melawati proses asesmen. Menurutnya, hal ini harus dilakukan untuk memastikan seberapa siap sarana dan prasarana sekolah untuk melaksanakan PTM. Ia berpesan kepada seluruh kepala sekolah ketika PTM dijalankan, maka protokol kesehatan tubuh (prokes) harus benar-benar dijalankan.

“Di dalam Inmendagri itu disebutkan kalau PTM itu ada patokan sebelum memulai pelajaran serupa apa, sesudah pembelajaran seperti apa, dan saat bubar tetap berada di status. Itu semua harus betul-betul dijalankan, ” katanya.

Ia menyadari, dalam masa pandemi ini tak semua wali murid bersedia bila anak-anaknya mengikuti PTM. Maka dari itu, dia menegaskan bahwa penyelenggaraan PTM harus tetap berdasarkan kerelaan dari wali murid.

“Yang paling istimewa adalah persetujuan wali pengikut. Saya mendorong seluruh besar sekolah untuk mengajukan surat kepada wali murid, apakah mereka setuju atau tak kalau anaknya mengikuti PTM, ” ujarnya.

Makanya, ia memastikan, bagian sekolah harus memiliki pedoman pembelajaran secara hybrid, baik itu secara daring maupun luring. Apabila wali pengikut keberatan, maka anaknya diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran secara daring.

“Jadi, siswa yang berada pada rumah masih tetap mampu mengikuti pembelajaran secara daring, ” katanya.

Wali Kota Eri mengimbau, pelaksanaan PTM harus betul-betul melaksanakan aturan yang ada pada Inmendagri. Jangan sampai, niat baik Pemkot Surabaya untuk melaksanakan PTM menjadi sia-sia karena tidak menjalankan aturan yang berlaku.

“Jika itu terjadi, saya akan mencabut izin sekolah itu untuk tidak melakukan PTM lagi karena sekolah itu tidak sanggup dan tidak mampu menjalankan aturan yang berlaku. Itu menjadi tanggung jawab saya, ” ujarnya.

Bahkan, Eri Cahyadi menyatakan rencana PTM itu telah disampaikan dalam rapat virtual dengan seluruh Kepala SD dan SMP se-Surabaya di ruang Kerja Wali Kota Surabaya, Senin (30/8).

sumber: Antara