SPI: UU Cipta Kerja Ancam Keberlangsungan Petani Kecil

SPI: UU Cipta Kerja Ancam Keberlangsungan Petani Kecil

Sejumlah ketentuan yang selama ini mengangkat petani indonesia dihapus.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Pemimpin Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan undang-undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengancam petani sebagai aktor sempurna pembangunan pertanian di Indonesia. Henry menjelaskan, UU Cipta Kerja selalu mengabaikan petani yang menjadi tangkas punggung pembangunan pertanian di Nusantara, para petani gurem atau ukuran kecil, dengan rata-rata luas cara tani kurang dari 0, 5 hektare, dan bahkan petani dengan tidak memiliki lahan atau petani penggarap.

“Bentuk ancaman tersebut sanggup dilihat dari dihapusnya beberapa ketentuan yang selama ini mengutamakan petani Indonesia sebagai produsen utama bertabur di Indonesia dan proteksi kepada impor pangan yang merugikan petani, ” ujar Henry dalam pancaran pers di Jakarta, Kamis (8/10).

Henry mengatakan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja menghapus beberapa keyakinan dalam undang-undang yang sudah bertambah dulu ada yang sudah miring kepada petani kecil. Henry menjabarkan sejumlah UU yang dihapus sebab UU Cipta Kerja seperti UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Cetakan 19 Tahun 2013 pada Urusan 15 ayat (2) dalam UNDANG-UNDANG Perlintan yang dihapus sehingga tidak ada lagi ketentuan yang memandang mengutamakan produksi pertanian dalam daerah.

Kemudian, Pasal 30 UU Perlintan diubah sehingga tak ada ketentuan yang melarang memasukkan komoditas pertanian pada saat ketersediaan pangan dalam negeri sudah mencukupi. Serta Pasal 101 UU Perlintan dihapus sehingga tidak ada hukuman bagi orang/pihak yang mengimpor produk pertanian pada saat ketersediaan bertabur dalam negeri sudah mencukupi.

Selain itu, dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kata Henry, Pasal 1 angka 7 dalam UU Pangan diubah sehingga frasa ‘impor asalkan kedua sumber utama tidak sanggup memenuhi kebutuhan’ dihapuskan dan diganti menjadi ‘impor pangan’ saja. Bab 14 ayat (1) ditambahkan frasa ‘impor pangan’ dalam UU Membuat Kerja, sehingga sumber penyediaan bertabur dapat berasal dari impor pangan.  

“Hal ini berimplikasi pada ayat (2) pada pasal yang sama, di mana ketentuan impor pangan yang sebelumnya diperbolehkan hanya apabila sumber penyediaan pangan (produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional) dihapuskan, ” ucap Henry.  

Henry juga menyoroti Pasal 15 ayat (1) dalam UU Pangan yang diubah. Ia menyebut UU Membikin Kerja menghapuskan frasa ‘mengutamakan penerapan pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan’.

Kalimat ‘yang tidak berdampak negatif’ dalam pasal 39 yang bersuara ‘pemerintah menetapkan kebijakan dan susunan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil’ diubah dalam UU Cipta Kerja, sehingga berbunyi: ‘Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Bertabur dalam rangka keberlanjutan usaha tani, Peningkatan kesejahteraan petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Bertabur mikro dan kecil’.

Pun dengan UU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Hortikultura pada Pasal 63 UU Hortikultura dihapus UU Cipta Kerja sehingga tidak lagi diatur pemasukan dan berterima benih ke dan dari provinsi negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.  
“Hal tersebut berarti benih komersial dari sungguh bebas masuk dan beredar dalam wilayah Indonesia, ” ungkap Henry.  

Henry melanjutkan Pasal 92 UU Hortikultura yang diubah dengan memasukkan frasa ‘asal impor’ dalam pasal tersebut. Karenanya ketentuan yang mengikat penyelenggara pasar dan tempat lain untuk mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal tidak berlaku lagi. Hal ini dikhawatirkan akan membuat tertindasnya nasib petani dengan tanaman hortikultura di Nusantara, mengingat data NTP Indonesia dalam 2020 menunjukkan NTP subsektor Hortikultura terus menurun; Pasal 100 UNDANG-UNDANG Hortikultura disederhanakan sehingga berpotensi melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 2140/20/PUU/2014 tentang Uji Materi UU 13/2010 Hortikultura. Putusan MK itu menyebutkan besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30 tip.  

Henry memperhitungkan UU Cipta Kerja tidak mencantumkan lagi pembatasan terkait modal ganjil yang diperbolehkan, dan baru bakal diatur lebih lanjut dalam susunan perundang-undangan di bidang penanaman pangkal. Henry menambahkan, SPI akan selalu berada di garda terdepan dalam hal ini, ketika ada sistem yang semakin memiskinkan, menyengsarakan, menghilangkan keberlangsungan petani kecil.

“Petani tolak UU Cipta Kerja, ” kata Henry menambahkan.