Satu Tahun Immawan Randy Tertembak, IMM Tuntut Keadilan

Satu Tahun Immawan Randy Tertembak, IMM Tuntut Keadilan

IMM Sultra melakukan agenda aksi mengenang peristiwa tersebut.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Tahun cerai-berai terjadi aksi demontrasi besar-besaran dalam Indonesia untuk menggugat dan menggugurkan agenda pembahasan Draf Undang-Undang (UU) yang cenderung merugikan rakyat. Pada aksi tersebut beberapa aparat kepolisian menggunakan senjata dan mengakibatkan nyawa peserta demonstrasi melayang.  

Korbannya adalah Immawan Randi dan Yusuf yang kehilangan menghabisi setelah tertembak timah panas. Dalam 26 September 2019, Immawan Randi menghembuskan nafas terakhir. Randi ialah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Tenggara (Sultra), peristiwa ini disebut sebagai September berdarah.

“Sebagai wujud penghormatan kepada Immawan Randi yang telah berjuang dengan ketulusan nyawa dan raganya, IMM Sultra melakukan agenda aksi mengenang peristiwa tersebut, ” kata Sekretaris Jenderal DPP IMM, Robby R Karman menggunakan pesan tertulis kepada Republika, Selasa (29/9).

Robby mengatakan, keadilan di daerah ini harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Sebab jika keadilan diabaikan, pidana dalam bentuk apapun akan langsung tumbuh subur di mana-mana. Mengenang September berdarah merupakan aksi nyaman mengenang perjuangan Immawan Randi serta juga kebrutalan oknum para negara keamanan.  

“Atas nama kemanusiaan, IMM Sultra melakukan aksi mengenang perihal September berdarah pada 26 September 2020. Hal ini dilakukan sebab perkembangan dan hukum tidak berlaku dengan maksimal, ” ujarnya.

Robby mengucapkan, lagi-lagi IMM harus dikecewakan oleh aparat kepolisian di bawah pimpinan Kapolda Sultra. Aksi damai yang dilakukan IMM Sultra untuk mengenang korban September berdarah dibubarkan dengan tindakan yang brutal oleh alat kepolisian.  

Ia mengungkapkan, sungguh sangat disayangkan, sipil tanpa peralatan tetap dihadapkan dengan aparat bersenjata. Kebebasan telah runtuh di tangan perseorangan aparat dan anak bangsanya sendiri. Alih-alih melakukan pengamanan, mereka bahkan melakukan tindak brutal.

Maka DPP IMM menyampaikan sikap sebagai berikut, baru, meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk mencopot Kapolda Sultra karena tidak mampu menjamin pasukan dalam melakukan pengamanan massa aksi damai memperingati September berdarah.

“Kedua, citra kepolisian sebagai pelindung masyarakat, kini menjelma menjadi militeristik, memakai senjata untuk menyelesaikan massa gerak-gerik. Sungguh sangat mengkhawatirkan jika serupa itu yang terjadi, merusak demokrasi serta HAM, ” ujar Robby.

Ia menegaskan, tuduhan massa aksi peringatan September berdarah sebagai gerakan makar serta melawan pemerintah adalah salah biasa dan tidak berdasar. Sehingga benar berlebihan jika pembubaran massa kesibukan menggunakan tindakan yang mengarah dalam kekerasan.

Ketiga, IMM minta kepada pihak kepolisian dan pengadilan untuk mengungkap secara sungguh-sungguh kasus penembakan pada Immawan Randi dan Yusus. Telah satu tahun berlalu, kepastian kaidah dan pelaku tidak kunjung menunjukan hasil yang memuaskan.  

Robby mengutarakan, jika yang demikian terus dibiarkan, citra kepolisian semakin rusak. Lembaga cenderung dimainkan, hukum tidak berlaku di atas nilai dasar keseimbangan dan kemanusiaan. Para penegak norma harus bertanggung jawab atas kadar hukum di Indonesia.

“Pernyataan pernyataan ini dibuat untuk mengecam tindakan alat kepolisian yang semakin brutal dalam membubarkan massa aksi damai. Merisaukan penegakan hukum di Indonesia sebab para penegak hukum. Menyesalkan kondisi demokrasi yang semakin rusak dan mengalami kemunduran serta HAM yang terus diabaikan, ” kata Robby.