satgas-pemerintah-sudah-sangat-tegas-larang-mudik-lebaran-1

Satgas: Pemerintah Sudah Sangat Bahana Larang Mudik Lebaran

Pengurangan mobilitas warga dipercaya jadi cara terampuh tekan penularan Covid-19.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Satgas Penanganan Covid-19 menekankan ketegasan pemerintah dalam melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran 2021. Juru Bicara Negeri untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, Satgas tunggal telah menerbitkan Surat Edaran (SE) teranyar bernomor 12 tahun 2021 yang dalam dalamnya memuat sejumlah pengetatan syarat perjalanan.  

“Pemerintah sudah betul tegas melarang mudik dalam tahun ini. bahkan di dalam SE 12 tahun 2021, diatur secara ketat persyaratan bagi mereka yang mau melakukan perjalanan dalam negeri dengan menggunakan berbagai moda transportasi, ” ujar Resi dalam keterangan pers, Selasa (30/3).  

Kebijakan larangan pegangan ini pun ternyata sedang akan dilengkapi dengan pemberian sanksi bagi yang mengabaikan. Pemerintah, ujar Wiku, masih melakukan pembahasan di kelas kementerian/lembaga terkait detail teknis pengetatan mobilitas selama Ramadhan hingga Lebaran.  

“Untuk penerapan sanksi dengan melanggar larangan mudik nantinya akan ditetapkan pemerintah serta diimplementasikan oleh pemda. Untuk detail teknis pengaturan pengetatan mobilitas saat libur Ramadhan dan Idul Fitri, era ini sedang dibahas antar K/L, ” kata Wiku.  

Wiku menambahkan, kebijakan pengetatan syarat perjalanan per 1 April dan larangan mudik Lebaran bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat. Pengurangan mobilitas dipercaya menjadi jurus terampuh untuk menekan penularan Covid-19 dan sudah terbukti di beberapa kali momen libur panjang sejak awal 2021.  

“Strategi ini perlu dukungan pemerintah daerah dalam meneliti mobilitas penduduknya masing-masing. Maka dari itu dibutuhkan kolaborasi pemerintah induk, pemerintah daerah serta posisi aktif dari posko pengerjaan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan, ” kata Wiku.  

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan merendahkan libur panjang untuk penjelajahan mudik Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 Masehi. Kebijakan ini dilakukan agar program vaksinasi Covid-19 dapat berlangsung optimal.

“Sesuai arahan Presiden dan rapat koordinasi menteri terkait di dalam 23 Maret 2021 pada kantor Kemenko PMK serta hasil konsultasi dengan Pemimpin, ditetapkan tahun ini mudik ditiadakan, ” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Libur Idul Fitri 1442 H secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (26/3).

Kesimpulan tersebut berlaku mulai enam hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat, tercatat aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri. Harapannya, cakap Muhadjir, dengan peniadaan libur mudik, Program Vaksinasi Nasional bisa sesuai yang diharapkan.

Sejumlah pertimbangan mudik ditiadakan, di antaranya kontribusi kebijakan libur lama pada angka penularan serta kematian masyarakat serta gaya kesehatan akibat Covid-19 dengan relatif tinggi. “Seperti era Natal dan Tahun Hangat tingginya BOR (bedoccupancyrate) panti sakit sehingga diperlukan jalan antisipasi, ” katanya.

Keputusan tersebut juga sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah menerapkan Pembatasan Baik Berskala Besar, Pemberlakuan Pemisahan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, penguatan protokol kesehatan, maka vaksinasi.  

“Cuti bersama Idul Fitri sehari tetap ada, tapi tidak ada kesibukan mudik, ” katanya.