Pengamat: Subsidi Pulsa Seharusnya untuk Semesta Masyarakat

Pengamat: Subsidi Pulsa Seharusnya untuk Semesta Masyarakat

Pemerintah bakal kesulitan mengidentifikasi penerima subsidi pulsa.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Pemerintah telah merancang subsidi pulsa untuk sejumlah kawanan masyarakat, di antaranya PNS, siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Namun, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, subsidi pulsa bisa lebih dimaksimalkan.

Agus mengatakan ada sejumlah kesulitan yang bahan ditemui pemerintah dalam menyalurkan subsidi pulsa. Kesulitan utama adalah soal pengawasan dan pemantauan. Agus meyakini pemerintah bakal sulit mengidentifikasi penerima dan memantau penggunaan pulsa sumbangan sesuai peruntukannya.

“Saran saya, subsidi denyut ya untuk seluruh masyarakat.

Kalau dikelompokkan seperti itu bagaimana pengawasannya, bagaimana pengawasan siapa penerimanya, lalu bagaimana perlindungan pemakaiannya, ” kata Agus zaman dihubungi Republika. co. id, Kamis (2/9).

Agus mengatakan seharusnya sumbangan dapat diberikan pada seluruh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan semasa pemerintah bersikap proaktif pada para-para operator penyedia layanan seluler. Terlebih, para penyedia layanan seluler & Internet diperkirakan mendapat untung mulia di masa pandemi ini.  

“Dikumpulkan saja itu operator, pemerintah mampu memanggil itu operator, kumpulkan, mengambil agar ada keringanan, ” perkataan Agus menambahkan.

Anggota Komisi X (Pendidikan) DPR RI Andreas Hugo Pariera menilai positif upaya pemerintah yang menggelontorkan dana untuk pulsa siswi dan pengajar. Namun, Andreas mengingatkan perlunya pengawasan serta peran dan masyarakat.

Menurut Andreas, dana yang dikirim langsung pada siswa dan pendidik itu muncul karena banyak keluhan dari orang tua murid soal besarnya pengeluaran untuk pulsa. Negeri melalui Kemdikbud pun memberikan sumbangan.

“Tinggal sekarang kesadaran masyarakat untuk menggunakan sesuai sasaran peruntukannya. Ini perkara kesadaran, ” ujar Andreas zaman dihubungi Republika. co. id, Ahad (30/8).

Menurut Andreas, pemerintah dasar telah menyediakan subsidi seperti sebesar Rp 9 triliun tersebut. Namun tanggung jawab sepenuhnya, kata dia tidak bisa dibebankan sepenuhnya di pemerintah.

“Jangan salahkan pemerintah, kalau respon tanggung jawab pemrintah ini tidak direspon kembali oleh masyarakat bertemu perumtukannya, ” ujar Politikus PDI Perjuangan itu.