Pembaruan Transportasi Kota Bogor Dimulai Dari PDJT

Pembaruan Transportasi Kota Bogor Dimulai Dari PDJT

Perubahan badan hukum ini menjadi langkah asal reformasi transportasi

REPUBLIKA. CO. ID, BOGOR–DPRD dan Pemerintah Tanah air (Pemkot) Bogor terus memacu transformasi atas badan usaha milik Kongsi Daerah Jasa Transportasi (PDJT) menjelma Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo, melahirkan setelah perubahan badan bukum lengkap akan dibuat business plan perdana untuk menjadi langkah awal pembaruan transportasi. Dimana, katanya perusahaan Transjakarta akan menjadi kinlat PDJT untuk mengelola transportasi di Kota Enau.   “Karena ini bicara soal pelayanan, pastinya tak jauh dari Trans Jakarta. Karena tidak lepas dari subsidi seluruh, ” kata Eko, Jumat (22/10).

Lebih lanjut, Eko menerangka penataan transportasi harus dimulai sebab pengintegrasian sarana transportasi itu sendiri. Aset-aset transportasi nantinya akan dihibahkan kepada PDJT, lalu Dishub Bogor akan berperan sebagai regulator. “Itukan ada beberapa aset kita dengan nanti apakah aset itu dihibahkan, atau dikerjasamakan. Kerja sama operasional (KSO), itu masih pemikiran saja, ” terangnya.

Contohnya, sekapur Eko, evakuasi jaringan Trayek dibanding Dishub, atau bus Buy The Service (BTS). Jika disetujui oleh pusat, maka hal tersebut akan mempermudah PDJT untuk mengembangkan sayap usahanya.

Sebelumnya, Anggota Tip II DPRD Kota Bogor, Rizal Utami, menerangkan, saat ini, pihak DPRD masih menunggu surat daripada Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto terkait pengajuan perubahan bentuk badan usaha ini. “Mereka (PDJT) ingin merubah dari perusahaan kawasan jadi perusahaan umum daerah (Perumda), ” kata Rizal.

Rizal pun mengungkapkan rencananya surat itu akan dikeluarkan Wali Kota Enau pada Senin (26/10) dan sempurna baru akan digelar pada Selasa (27/10) terkait pembentukan pansus PDJT.

“Nanti setelah pansus terbentuk dan kita membaca business plan, baru saya bisa bicara banyak lagi. Untuk saat ini gres segitu saja dulu, ” bebernya.

Sementara, plt Dirut PDJT, Agus Suprapto, mengungkapkan restrukturisasi mau dilakukan tahun depan. Sebelum restrukturisasi, PDJT masih harus menanti Raperda perubahan badan hukum dari DPRD Kota Bogor.   “Jadi kita menunggu Raperda zaman. Untuk pemilihan direksi nanti dengan mengurus bagian ekonomi dari Setda Kota Bogor, ” kata Agus.

Nanti, setelah selesai restrukturisasi. Maka PDJT akan mengajukan Pelibatan Modal Pemerintah (PMP) untuk  2022, berdasarkan naskah akademis dan tilikan investasi yang juga akan dibuat oleh Bagian Ekonomi Setda Praja Bogor juga. “Naskah Akademis Raperda PMP dan Kajian Investasi gres mau dilakukan oleh Bagian Ekonomi. Kalau memungkinkan 2022, ” Agus.

Lebih lanjut, Agus membuktikan PDJT masih memiliki banyak masalah. Yakni hutang PDJT untuk penghasilan karyawan dan perawatan sarana infrastruktur sbeesar Rp 2, 5 miliar.   “Ada kewajiban kurang lebih Rp 2, 5 miliar, dari gaji karyawan & perbaikan diantaranya sarana, ” logat Agus.