Konferensi Pers KPK

KPK Tanggapi Santai Praperadilan MAKIÂ

Gugatan ke pengadilan merupakan sah setiap pihak.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku, menghormati gugatan praperadilan yang dilakukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap keputusan KPK dengan menghentikan supervisi dalam tentang penerimaan suap dan gratifikasi jaksa Pinangki Sirna Malasari dari terpidana Djoko Sugiarto Tjandra. Apalagi, gugatan ke pengadilan merupakan hak setiap pihak.

“Hal ini saya pandang sebagai bentuk perhatiannya pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ” kata pendahuluan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Selasa (24/8).

Ali menjelaskan, dalam metode pengajuan praperadilan, pengadilan hendak menguji dan memutuskan apakah pokok yang dipersoalkan memenuhi syarat atau tidak bersandarkan ketentuan pengajuan praperadilan. Cakap dia, supervisi perkara sebab KPK, sesuai ketentuan hanya dilakukan sampai dengan tahap penyidikan. Sehingga, kegiatan supervisi dinyatakan selesai ketika tentang dimaksud telah dilimpahkan ke pengadilan.

Tempat mengatakan, perkara yang telah masuk dalam proses persidangan menjadi kewenangan Majelis Hakim. Kata dia, siapapun termasuk KPK tidak boleh menyelenggarakan intervensi dengan alasan apapun.

Dikatakan Ali, jika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum pasti, tapi masyarakat menemukan atau mengetahui adanya dugaan manipulasi sebagai tindak lanjut penanganan perkara tersebut, maka dipersilakan untuk melaporkannya kepada KPK.

“(Laporan) dengan disertai data awal yang konkret. KPK pastikan bakal tindaklanjuti, ” katanya.

Seperti diketahui, Pemimpin MAKI, Boyamin Saiman menerangkan bahwa ada tujuh dasar mengapa praperadilan terhadap KPK kali ini perlu diajukan. Sejak 11 September 2020, MAKI telah mengirimkan pelajaran kasus tindak pidana manipulasi terkait pengurusan fatwa luput dari MA untuk Djoko Tjandra, yang saat tersebut selaku terpidana korupsi Bank Bali 1999.

MAKI membeberkan kronologis peristiwa yang melibatkan Pinangki, Djoko Tjandra, dan pengacaranya Anita Kolopaking, pun politikus Nasdem, Andi Irfan Jaya di dalam materi kasus tersebut. Pelajaran diserahkan sebagai bahan pemeriksaan KPK untuk penyelidikan dan penyidikan perkara.