Kementan Siapkan Regulasi Perunggasan, Ini Sebutan Peternak

Kementan Siapkan Regulasi Perunggasan, Ini Sebutan Peternak

Regulasi tersebut diharapkan bisa membantu melindungi penjaga rakyat.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian menyatakan, mau menerbitkan regulasi permanen untuk daerah perunggasan yang kerap mendapati perkara soal rendahnya harga. Paguyuban Penjaga Rakyat Nusantara (PPRN) meminta biar regulasi dibuat dengan jelas dan tegas agar tak menimbulkan bengkahan kecurangan bisnis.

“Saya setuju saja dengan rencana regulasi permanen. Asalkan bunyi dalam pasalnya jelas, jangan dibuat abu-abu sebab kalau niat orang jelek mampu kacau, ” kata Alvino kepada Republika. co. id , Jumat (4/9).

Ia mengatakan, kalau Kementan serius ingin membantu melindungi peternak rakyat, perlu dibuat regulasi yang lebih kuat dalam wujud Peraturan Presiden. Hal itu sekali lalu akan memperkuat posisi aturan dalam tata kelola perunggasan nasional.

Di satu sisi, perabot pengawasan terhadapa aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah juga kudu kuat. “Kalau tidak dijalankan dan tidak diawasi dengan baik dan ketat, hasilnya bisa saja tak maksimal, ” ujarnya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan tubuh Hewan, Kementan, Nasrullah, mengatakan, satu diantara titik fokus penerbitan regulasi kekal berkaitan dengan sanksi bagi pelanggar dalam bisnis perunggasan.

Saat ini, regulasi yang benar yakni Peraturan Menteri Pertanian Cetakan 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Suku bangsa dan Telur. Dalam regulasi itu, kata Nasrullah, disebutkan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi pencabutan izin usaha.

Namun, sanksi tersebut tidak bisa mengikat lantaran penerbitan persetujuan usaha bukan oleh Kementerian Pertanian. Hal itu lantas membuat hukum pemerintah tidak dijalankan oleh cantik oleh para pelaku usaha.

“Dalam hal administratif laksana ini Kementan memang kurang sebab tugas utamanya menjaga produksi. Kita akan buat sebuah aturan berperan permanen, ” kata Nasrullah.

Ia menekankan, kekurangan dengan ada pada regulasi saat itu telah didalami sehingga diperlukan penuntasan aturan untuk membentuk iklim jalan peternakan yang kondusif. Ia pula mengakui bahwa persoalan dalam perunggasan, khususnya soal harga ayam dengan anjlok di tingkat peternak selalu berulang.

“Kami punya key poin yang bisa dikerjakan. Bukan terkait administrasi tapi kewenangan. Bila ada yang tidak mampu ikut (aturan main) maka kita akan tindak sesuai kewenangan Ditjen PKH, ” katanya.