Hasil Uji Klinis Tahap III Diumumkan Tengah Oktober

Hasil Uji Klinis Tahap III Diumumkan Tengah Oktober

Pemenerinah meranjang perpres tentang pelaksanaan vaksinasi covid-19.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan hasil tes klinis fase III vaksin COVID-19 ditargetkan diumumkan pada pertengahan Oktober. Terkait pengadaan vaksin, lanjut dia, sudah ada rancangan Peraturan Pemimpin (Perpres) tentang Pengadaan Vaksin serta Pelaksanaan Vaksinasi yang akan mengatur secara lengkap proses pengadaan, pembelian dan distribusi vaksin, serta pengoperasian vaksinasi/pemberian imunisasi.

“Untuk uji klinis di Bandung akan diinfokan hasilnya pada pertengahan Oktober 2020, ” katanya di Jakarta, Jumat (18/9).

Selanjutnya, yang segera diselesaikan adalah pengaturan protokol pelaksanaan vaksinasi, dan negeri yang dikoordinasikan Kementerian Kesehatan telah menyiapkan Peta Jalan Rencana Nasional Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19.

“Roadmap ini akan mengatur secara lengkap pelaksanaan vaksinasi, termasuk menyiapkan timeline dan tahapan mas imunisasi. Rencananya roadmap akan diselesaikan & dilaporkan pada rapat pleno minggu depan, ” ujar Airlangga.

Selain itu, akan ditata juga Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai turunan dari Perpres Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Permenkes itu akan mengatur mengenai penetapan jumlah dan jenis vaksin, pemasokan vaksin, pembelian vaksin, penetapan etika dan prioritas penerima dan prioritas wilayah, hingga petunjuk teknis pengoperasian vaksinasi.

“Critical time-nya adalah tiga bulan (sampai Desember 2020). Kita harus menjaga, jangan sampai ada lonjakan ekstrim dan kondisi tidak normal, sebelum vaksinasi mulai dilakukan, ” ungkap Airlangga.

Sementara, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wilayah sudah dikoordinasikan oleh Kementerian Di Negeri dan Kepala Satgas Penanganan COVID-19. Selain itu, telah ada penandatanganan MoU antara Menkes secara UNICEF yang disaksikan Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri tentang pengadaan vaksin dengan skema multilateral.

sumber: antara