Gubernur: Kedatangan 500 TKA China Serap Ribuan Tenaga Lokal

Gubernur: Kedatangan 500 TKA China Serap Ribuan Tenaga Lokal

‘Mereka menggunakan produk dari China, bahasanya China, semua kita membangun ndak bisa’.

REPUBLIKA. CO. ID, KENDARI — Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengatakan, rencana kedatangan 500 orang gaya kerja asing (TKA) asal China yang bakal bekerja membangun smelter di PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe, dapat menyerap ribuan praktisi lokal di daerah tersebut.

“Karena mereka menggunakan buatan dari China, bahasanya China. Seluruh kita kan ndak bisa dan utama tenaga kerja asing itu di- backup lima sampai tujuh orang kita (pekerja lokal), ” kata Ali dalam Kota Kendari, Senin (16/6).

Selain itu, Ali selalu menyampaikan, kedatangan ratusan TKA itu, selain dapat menyerap ribuan pekerja lokal, juga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Namanya investor, sambung dia, masyarakat harus memelihara harmonisasi agar tenaga kerja lokal bisa bekerja, sehingga pengangguran dan kemiskinan bisa berkurang.

“Dan tersebut suatu kesyukuran bagi kita, karena itu adalah perusahaan internasional. Itu datang berinvestasi dan investasinya nggak setengah-setengah Rp 42 triliun. Kita punya APBD aja cuma Rp 4, 2 triliun. Nah kita harus jaga kalau seperti itu, ” kata Ali Mazi.

Patuh Ali, para TKA tersebut sudah diizinkan datang ke Sultra, sebab mereka telah memenuhi persyaratan dan telah diizinkan oleh pemerintah pusat. “Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan dan keputusan negeri pusat, karena kita melaksanakan seluruh ketentuan undang-undang yang berlaku dalam negeri kita tercinta ini. Oleh karena itu, kita nggak usah berprasangka, kita membangun saja. Berpikir mereka datang itu untuk membangun daerah ini, dengan penting itu, ” kata politikus Partai Nasdem itu.

Ketua DPRD Sultra Abdurrhaman Taat mengatakan, ketika para tenaga kegiatan asal China tersebut tiba harus dicek ulang, apakah mereka gaya ahli atau bukan, termasuk izin yang digunakan visa kerja ataupun kunjungan. Ketika pekerja China menyala, kata dia, harus mengikuti protokol kesehatan, yakni menjalani karantina dan uji usap serta memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“DPRD dalam taraf bukan membolehkan atau tidak. Jika dia (para TKA) sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana surat kami kepada Kepala, yaitu regulasinya, kemudian pastikan visanya. Begitu tiba di daerah itu cek visanya, visa kunjungan ataupun tenaga kerja, itu bisa dicek langsung, ” kata ARS sebutan akrabnya.

Abdurrahman mengisbatkan bahwa pihaknya bukan antiinvestasi, tapi pemerintah harus melakukan evaluasi secara ketat. Jangan nanti, seolah-olah Covid-19 negatif, tapi ada persoalan pertama lagi yang muncul di perusahaan.

“Investasi kita harapkan, karena itu salah satu parameter kemajuan daerah kita, tapi investasi yang benar adalah mengikuti regulasi aturan yang ada dan negeri harus melakukan kontrol dengan cantik, apakah perusahaan yang bersangkutan ini sudah melaksanakannya dengan benar ataupun tidak, ” ucap Ali.