DPR Persilakan Pemerintah Ajukan Perbaikan UU Narkotika

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perlu melakukan evaluasi sudah terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten. Termasuk dalam merevisi Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dinilai banyak pihak menjadi penyebab banyak pengguna narkoba dipenjara dan menyebabkan berlebihnya daya lapas.

“Saya pikir hasil kajian melanggar over capacity , kemudian berujung di masalah UU Narkotika itu silakan dikaji lebih mendalam. Kemudian pemerintah nanti silakan mengajukan (revisi) ke DPR, ” ujar Dasco dalam Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/9).

Jika pemerintah benar ingin melakukan revisi UU Narkotika, dia menodong, Kemenkumham segera memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke DPR. Sembilan fraksi yang ada di parlemen juga dapat segera membuat daftar masalahnya masing-masing.

“Tentunya akan ada daftar inventaris masalah dari DPR, pemerintah, fraksi-fraksi dan tersebut juga untuk sebuah peraturan yang berkualitas itu jalannya akan panjang, ” ujar Dasco.

Meski begitu, dia mengatakan, daya berlebih atau over capacity menjadi salah satu perkara pokok lapas di Indonesia. Untuk saat ini, DPR mendorong agar pihak-pihak terpaut menyelesaikan lapas.

“Dengan adanya peristiwa ini marilah kita mengkaji, lalu membuat opsi-opsi yang menyesatkan mungkin. Supaya hal-hal seolah-olah ini tidak terulang lagi, ” ujar Dasco.

Menteri Hukum & HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut kelebihan kapasitas di lapas merupakan masalah luhur. Ada satu cara untuk menangani masalah over kapasitas ini.

Salah satunya dengan mendorong revisi Undang-Undang tentang Narkotika. Pokok, kurang lebih 50 obat jerih penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkotika.

“Permasalahan kita adalah pelanggaran tindak pidana narkotika yang mewakili lebih 50 obat jerih kapasitas Lapas di semesta Indonesia. Penanganannya maka ya penanganan narkotika. Saya telah lama mengajukan revisi Peraturan narkotika, ” ujar Yasonna.