Dibayangi Ketidakpastian, Jokowi Naikkan Defisit RAPBN 2021

Dibayangi Ketidakpastian, Jokowi Naikkan Defisit RAPBN 2021

Selain penanganan Covid-19, pelebaran defisit pun untuk pangan dan pembangunan.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperlebar rentang defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 menjadi 5, 2 persen sebab produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di atas kata sepakat antara pemerintah dengan Badan Perkiraan DPR sebelumnya, yakni defisit pada rentang 3, 21 persen sampai 4, 17 persen.

Keputusan Kepala Jokowi untuk menaikkan defisit RAPBN 2021 menjadi 5, 2 upah juga masih lebih tinggi sejak catatan yang disampaikan DPR kepada pemerintah, sebesar 4, 7 upah.

Keputusan Jokowi tersebut dilandasi bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global terkait penanganan Covid-19. Diprediksi, pemulihan yang dilakukan negara-negara dunia mampu lebih lama. Selain itu, keinginan belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 di dalam negeri dan perbaikan ekonomi juga masih tinggi.

“Dalam sidang kabinet pagi ini presiden telah memutuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5, 2 persen dari PDB. Oleh sebab itu lebih tinggi lagi dari yang sudah disepakati dan ada pesan dari DPR yaitu 4, tujuh persen, ” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri kerap terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (28/7).

Dengan nilai defisit yang diperlebar pada RAPBN 2021, maka pemerintah akan mempunyai cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun. Menkeu menyebutkan cadangan bayaran ini akan diprioritaskan untuk mengangkat pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19 yang berkelanjutan. Termasuk juga, dukungan untuk produksi vaksin Covid-19 pada 2021.

“Juga untuk ketahanan pangan, kedua pendirian kawasan industri yang didukung infras, ketiga ICT agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan pada seluruh Indonesia, juga pendidikan dan kesehatan, ” kata Sri menjelaskan.

Dalam poin suara dengan DPR, pemerintah juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2021 pada rentang 4, 5 persen datang 5, 5 persen. Angka itu baru bisa dicapai tentunya andaikata langkah-langkah pemulihan ekonomi bisa berlaku baik dan penanganan Covid-19 dalam Negeri bisa optimal.

Untuk angka-angka penerimaan negara, Sri menyebutkan, Presiden Jokowi akan merincinya langsung dalam pembacaan Nota Keuangan pada 14 Agustus nanti. “Soal target pajak, menunggu RAPBN zaman saja. Kita masih punya waktu dua minggu, saya tidak ingin mendahului presiden, ” kata Sri.

Sedangkan terkait pembiayaan untuk menambal defisit yang semakin lebar, Sri berjanji akan menyampaikannya setelah pembacaan Nota Keuangan sebab Presiden Jokowi di hadapan DPR.