BPTJ: Belum Ada Laporan Klaster Pemindahan Publik Covid-19

BPTJ: Belum Ada Laporan Klaster Pemindahan Publik Covid-19

Pandemi Covid-19 mengubah perilaku penumpang transportasi umum.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menyatakan belum menerima laporan secara rinci berlaku klaster kasus Covid-19 di transportasi publik (bus umum dan kereta) di wilayah kerjanya. Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menyatakan setiap pekan dirinya mendatangi rapat rutin dengan Satgas Penangan Covid-19 dan pihak terkait yang lain, tetapi belum ada laporan terjadi klaster transportasi umum.

“Belum ada data rinci telah terjadi klaster Covid-19 dari pengguna transportasi umum, khususnya bus serta kereta di wilayah Jabodetabek, ” ujar Polana di Jakarta, Senin (12/10).

Namun, tempat mengingatkan bahwa kewenangan menentukan ada tidaknya klaster tersebut ada di pihak berwenang, misalnya dari satgas. Dia mengapresiasi kerja pemda serta pemerintah pusat, juga para operator transportasi yang menjalankan protokol kesehatan untuk memberi rasa aman kepada penumpang.

Semua keyakinan sudah dijalankan, misalnya penyediaan medium cuci tangan, membatasi jumlah pengikut, mengatur antrean dan melakukan desinfektan secara rutin.

Dia juga mengapresiasi ketaatan penumpang untuk melaksanakan 3M, menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Istimewa pada jaga jarak, masih ada penumpang yang belum menaatinya, tidak pada saat antre atau saat di kendaraan, tetapi sebelum antre dan sesudah turun dari transportasi umum.

“Sisanya, berlaku peningkatan disiplin yang signifikan sejak para penumpang saat ini, ” ujar Polana yang pernah menjadi Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Relasi Udara.

Diakuinya pandemi Covid-19 mengubah perilaku penumpang pemindahan umum. Tidak hanya itu, pandemi juga mengubah target penggunaan pemindahan umum di Jabodetabek. Targetnya, tarikh 2029, sekitar 60 persen penduduk Jabodetabek menggunakan transportasi umum (bus dan kereta, termasuk MRT dan LRT), namun pandemi Covid-19 mengubahnya.

Jika, sebelum Covid-19 sudah sekitar 30 persen memakai transportasi umum, setelah pandemi diyakini menurun. “Kita belum hitung tepatnya, tetapi secara hitungan kasar bisa dipastikan menurun, ” ujar alumnus ITB Fakultas Teknik Sipil serta Perencanaan itu.

Pandemi juga mengubah prinsip transportasi terbuka yang semula 3S, safety, security, and services through compliances, sebutan Polana, kini bertambah dengan kepala S lagi, yakni jaminan sanitasi, termasuk di dalamnya higienis.

Dia berharap kepercayaan kelompok pada transportasi publik kembali bangkit dengan tetap menerapkan 3M, karena keamanan di masa pandemi menjelma utama. Aman bagi masyarakat pengguna, juga aman bagi operator serta petugas pengelola stasiun dan pangkalan dari Covid-19.

sumber: Antara