KPK Masih Telaah Bukti Dugaan TPPU oleh Nurhadi

 KPK Masih Telaah Bukti Dugaan TPPU oleh Nurhadi

Terpaut penerapan pasal TPPU, KPK sudah mengumpulkan beberapa bukti petunjuk.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih menelaah bukti-bukti terkait perkiraan tindak pidana korupsi suap yang menjerat tersangka Nurhadi. Lembaga antirasuah itu tengah berupaya mendakwa bekas sekretaris Mahkamah Agung (MA) itu atas dugaan tindak pidana pembilasan uang (TPPU).

“Terkait penerapan pasal TPPU, beberapa tanda petunjuk sudah kami kumpulkan, tetapi lebih dulu akan ditelaah lebih lanjut terutama terkait dengan bagian tindak pidana asal atau predicate crime   dalam kasus tersebut, ” prawacana Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (21/10).

Nurhadi bersama dengan Rezky Herbiyono dijadwalkan menjalani sidang pertama sebagai terdakwa kasus dugaan uang sogok dan gratifikasi terkait penanganan kejadian di Mahkamah Agung. Sidang rencananya dilakukan pada Kamis (22/10) memukul 10. 00 wib.

Ali mengatakan, kedua tersangka akan dipakai dengan Pasal 12 huruf rencana atau kedua Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Mereka juga akan dikenakan Pasal 12 B UU Tipikor jo Perkara 65 ayat (1) KUHP.

Berkas perkara Nurhadi bersama dengan menantunya sebagai pihak swasta, Rizkie Herbiyono telah diserahkan ke meja hijau negeri tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (14/10) lalu. Ali membaca, sesuai penetapan majelis hakim oleh karena itu persidangan perdana atas nama terdakwa Nurhadi dan kawan-kawan dengan program pembacaan surat dakwaan.

Semasa proses penyidikan terhadap keduanya sudah diperiksa sebanyak 167 saksi oleh penyidik KPK. Selain Nurhadi & Rizkie Herbiyono, KPK juga sudah menetapkan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka.

Saat tersebut tersangka HS masih menjadi buronan KPK. Nurhadi dan Rizkie ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara dalam MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Adapun penerimaan suap tersebut terkait pengurusan perkara perdata PT MIT melayani PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) agak sebesar Rp 14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sejumlah Rp 33, 1 miliar & gratifikasi terkait perkara di meja hijau kurang lebih Rp 12, 9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp 46 miliar.

KPK selalu telah menyita beberapa aset diduga terkait dengan kasus Nurhadi bagaikan lahan kelapa sawit di Medan Lawas, Sumatera Utara, vila pada Megamendung, Kabupaten Bogor, dan belasan kendaraan mewah. Terkait aset-aset tersebut, KPK juga telah menemukan petunjuk permulaan yang cukup untuk memajukan kasus Nurhadi tersebut ke pedoman dugaan Tindak Pidana Pencucian Kekayaan (TPPU).